REGENERASI WAJAH POLITIK INDONESIA

Dunia politik seakan tiada habisnya untuk dibicarakan. Isu-isu perpolitikan terus saja menjadi agenda utama pemberitaan, entah melalui media televisi, koran, majalah, maupun sekedar isu dari mulut ke mulut. Media semakin gencar menyajikan pemberitaan politik di negeri ini. Kasus demi kasus politik yang terjadi tak pernah luput menjadi topik yang layak diangkat dalam berbagai pembicaraan. Tak hanya dari kalangan elit politik yang notabenenya adalah pemerintah, pejabat negara, para ahli dan pengamat politik, bahkan pedagang maupun masyarakat pinggiran tak pernah berhenti membicarakannya. Pemujaan, pujian, cemooh, hingga pengharaman menjadi bumbu dalam setiap isu perpolitikan.

Begitu populernya politik tanpa terasa telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat kita. Secara sadar maupun tidak, kehadiran ilmu politik  telah banyak mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Tak mengherankan jika kini dunia politik telah bertransformasi menjadi dunia multigenerasi. Ini berarti tak hanya kaum tua saja, kaum muda pun tak terelakkan lagi ikut terjerat dalam dunia politik. Entah apa yang membuat politik menjadi primadona dari segala aspek kehidupan saat ini, hingga membuat banyak kalangan tergiur untuk terjun mendalaminya.

Namun, semakin banyak peminatnya, tak membuat dunia perpolitikan menjadi bebas dari segala permasalahan yang menghinggapinya. Fakta ironisnya, kini kita telah menyaksikan berbagai “penyakit” tengah menyerang pepolitikan negara kita. Begitu banyak ditayangkan kasus-kasus penyimpangan dalam politik. Berbagai pihak pun tak mau kalah mengomentari, atau bahkan menghujat apa yang tengah dialami politik negara kita saat ini. Seberapa jauhkah potret permasalahan politik di negeri ini? Lantas seberapa besarkah peran pemuda, sebagai generasi penerus bangsa dalam  keikutsertaannya menghadapi permasalahan politik tersebut?

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa tentunya tidak dapat diam saja dalam menghadapi permasalahan politik, atau lebih tepatnya mengarah pada krisis politik. Krisis politik yang dimaksud disini adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan politik yang diselenggarakan oleh petinggi negara. Kian banyaknya kasus penipuan, suap, maupun manipulasi dalam politik membuat mendungnya dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Pemilu merupakan salah satu aspek yang bersentuhan dengan dunia perpolitikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, yang artinya pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berbeda dengan sistem kasta yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin. Dalam sistem demokrasi, setiap masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memimpin berhak memimpin apabila dipilih dalam oleh mayoritas masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, tentunya terdapat partai-partai politik dengan kandidat masing-masing yang nantinya akan mengemban tanggungjawab negara. Fungsi partai politik yang paling mendasar adalah mewujudkan cita-cita nasional dan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi Pancasila, serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Memang secara teoritis, mayoritas kalangan masyarakat telah hafal akan manfaat diadakannya pemilu yang tak lepas dari kehadiran partai-partai politik tersebut. Namun faktanya, teori-teori tersebut tak dapat menciptakan impian-impian suci dari ilmu politik tanpa adanya penerapan dan pelaksanaan yang suci pula.

“Tak ada kawan, tak ada lawan, yang ada hanya kekuasaan.” Ungkapan tersebut tentunya sangat cocok untuk menggambarkan pelaksanaan pemilu yang berlangsung di Indonesia saat ini. Tak peduli senasib, sebangsa, maupun setanah air, segalanya diterjang oleh golongan partai demi mendapatkan sebuah kursi kekuasaan yang dijunjung setinggi-tingginya mengalahkan nilai aqidah dan agama. Moral dengan mudahnya tergadaikan demi kepentingan golongan. Partai politik yang mulanya memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan cita-cita bangsa tak ubahnya hanya sebuah slogan lama.

Partai politik yang seharusnya menjadi wadah terciptanya calon-calon pengemban tanggungjawab negara, kini malah berorientasi pada kekuasaan, kepentingan golongan, dan perisai untuk memperkaya diri semata. Jabatan dalam pemerintahan hanya dipandang sebagai alat menuju kekayaan, kursi “keramat” pemerintahan seakan-akan menjelma menjadi mesin penghasil uang.

Tak hanya itu, hukum hutan alias hukum rimba telah mengambil alih pola pemikiran para kandidat untuk mendapatkan dukungan. “Yang kuat makan yang lemah.” Lawan-lawan politik yang dianggap sebagai penghalang berusaha mereka hancurkan untuk meminimalisir kegagalan dalam pemilu. Perang mulut dan saling menjatuhkan satu sama lain menjadi santapan mereka sehari-hari. Money politic, vote buying (praktik pembelian suara) dan manipulasi data pun semakin merajalela pun menjadi salah satu alternatif favorit untuk mendapat dukungan massa.

Ironisnya kebobrokan bukan hanya melanda “calon pemimpin” saja. “Calon yang dipimpin” juga membiarkan bahkan banyak yang mendukung praktik-praktik kotor tersebut. Masyarakat sebagai peserta kampanye membiarkan diri mereka ikut berperan dalam praktik kotor tersebut, hanya demi sebuah kaos berlogo partai, beberapa lembar uang ribuan, sebungkus makanan, dan tontonan artis ibukota.

Semua itu mencerminkan mulai memudarnya moralitas bangsa, nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan yang mulai tergantikan dengan ambisi-ambisi dan kerakusan untuk berkuasa. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan hakikat demokrasi dan tujuan pemilu yang sesungguhnya.

Kemauan rakyat dari masa ke masa tentunya mengalami perubahan yang semakin kompleks. Ada kalanya rakyat mengawasi pemerintah dengan sangat ketat, namun ada pula kalanya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah sewenang-wenang.

Kontribusi pemuda tentunya amat dibutuhkan dalam mengurangi hingga menghilangkan kasus yang tengah melanda dunia perpolitikan tersebut. Mengingat bahwa pemudalah yang nantinya akan mengisi dan meneruskan perjuangan bangsa. Sikap sadar, siap, siaga, dan deteksi dini (3S+D) merupakan modal utama bagi generasi muda dalam memberantas krisis politik.

Sikap sadar politik merupakan komponen paling utama dalam hal ini. Yang dimaksud sadar politik disini adalah mengerti dan memahami unsur dari politik itu sendiri yaitu penguasaan pengetahuan akan hakikat, peran, dan penerapan ilmu politik dalam sistem kemasyarakatan. Peran pendidik (guru), orangtua, maupun media sangatlah diperlukan dalam upaya mensosialisasikan ilmu politik kepada generasi muda. Jika generasi muda telah memahami dengan baik arti penting politik yang sebenarnya, maka akan memunculkan sikap inisiatif terhadap gejala politik yang tengah terjadi.

Siap merupakan sikap kedua yang dibutuhkan. Siap disini merupakan sikap siap sedia dan berani menghadapi penyimpangan politik. Sikap siap akan memunculkan tekad keberanian yang kuat dalam membela kebenaran dan tak gentar menumpas segala macam kecurangan politik.

“S” yang ketiga adalah siaga. Maksudnya adalah sikap berjaga-jaga dan tak lengah menghadapi isu yang tengah menimpa dunia perpolitikan. Sikap inilah yang nantinya akan memunculkan sikap analisis dan selektif dalam menyerap isu terbaru tentang kasus-kasus politik yang ada. Sehingga generasi muda mampu mengetahui sistem politik mana yang benar dan yang salah.

Sikap yang terakhir adalah deteksi dini. Deteksi dini disini berkaitan dengan pengembangan diri secara pribadi, yaitu merupakan sikap yang secara sadar memunculkan inisiatif dari darongan dirinya sendiri untuk segera bertindak. Jadi, pemuda dituntut agar menggali pemikiran dan potensinya dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Sikap sadar, siap, dan siaga saja belumlah cukup untuk turut mengatasi problem politik. Tentunya diperlukan aksi nyata agar dunia perpolitikan yang bersih dan sehat dapat tercipta dan terus terjaga di negeri ini. Aksi nyata tersebut dapat kita tunjukkan dengan senantiasa ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan, dengan bersikap selektif dalam pemilihan umum yang bertanggungjawab, serta bersedia secara aktif dan inisiatif melaporkan segala bentuk kecurangan politik yang kita ketahui, mulai tingkat yang terkecil, yaitu di sekitar lingkungan tempat kita tinggal. Selain itu, hendaknya mulai sekarang kita memupuk jiwa positif dan membangun moral dan aqidah kita demi terlaksananya politik Indonesia yang adil dan suci di masa yang akan datang. Karena kitalah generasi bangsa, calon-calon penerus yang akan membawa masa depan Indonesia. (*lis) (12/2/12)

Leave a Reply